Pengamat Tanggapi Pemprov DKI Gunakan AI Traffic Light Untuk Atasi Kemacetan

Jakarta, Bindo.id – Pakar Transportasi Intelligent Transport System Indonesia (ITS) Budi Yulianto memberikan tanggapan tentang upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meminimalisir angka kemacetan menggunakan pemasangan sistem ATCS (Area Traffic Control System).

ATCS merupakan sistem pengendalian lalu lintas yang menggunakan basis teknologi informasi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) melalui optimasi serta koordinasi pengaturan lampu lalu lintas pada tiap persimpangan.

Dari jumlah 321 simpang yang ada di DKI Jakarta, ada sebanyak 162 simpang telah memakai sistem ATCS generasi sebelumnya.

Selain itu ada 20 simpang memakai teknologi AI Traffic Light.

“Beberapa simpang yang dipilih pun merupakan titik-titik krusial yang sering terjadi kemacetan panjang,” tutur Budi, Kamis (8/6/2023).

Antrean panjang ini disebabkan oleh padatnya kendaraan di antrean lampu lalu lintas.

Sejumlah persimpangan tersebut disntaranya persimpangan di Gunung Sahari – Martadinata, simpang Gunung Sahari – Underpass Angkasa, simpang Hayam Wuruk/ Gajah Mada – Sawah Besar serta simpang Harmoni.

Simpang yang dipasangi teknologi terbaru ini bisa diketahui oleh pengguna jalan. Cirinya yaitu ada tiang dan kamera, antara 20 meter hingga 50 meter sebelum masing-masing kaki simpang.

“Di Jakarta, dalam pengaturan Lalu Lintas seharusnya sudah berorientasi dengan demand responsive,” ujar Budi.

Artinya sistem traffic signal harus responsif pada keadaan lalu lintas yang ada serta terintergrasi pada seluruh simpang di sekitarnya.

Teknologi AI ini juga perlu dijelaskan, teknologi AI apa yang digunakan serta memakai logika apa. Sehingga para akademisi serta pelaku transportasi dapat memahaminya.

Dirinya memperoleh informasi penerapan teknologi AI Traffic Light di sistem ATCS ini kabarnya sudah digunakan sejak bulan Februari 2023.

Namun hingga bulan Mei 2023 masih belum tampak apakah dapat mengatasi kemacetan atau mengurangi kemacetan di DKI Jakarta.

“Bahkan, tidak ada informasi atau berita terkait perkembangan proyek ini,” ujarnya.

Padahal teknologi yang dipakai adalah teknologi tinggi yang diadaptasi dari negara-negara maju. Tentunya anggaran yang dibutuhkan tak murah.

Ada sejumlah konsep sistem lampu lalu lintas di Indonesia.

Pertama, sistem ini sudah banyak dipakai. Sistem ini dikenal dengan fixed time traffic signal.

Lampu lalu lintas yang dalam mengoperasikannya memakai waktu yang tepat dan tak berubah pada tiap ruas jalan.

Konsep selanjutnya yaitu vehicle activated control. Sistem ini merupakan pengaturan lampu lalu lintas sesuai dengan keadaan lalu lintas di lapangan.

Di sejumlah daerah yang ada di Indonesia, ada sejumlah APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) yang sudah menggunakan sistem vehicle activated control.

Sistem ini langsung digunakan tanpa kajian maupun diuji secara komperhensif.

Padahal sistem ini memakai fixed time traffic signal dan untidy atau tak rapi. Oleh sebab itu, sistem vehicle activated control ini tak cocok dengan lalu lintas di lapangan. Tingkat derajat kejenuhannya lebih dari 0,7 sehingga menyebabkan masalah.

“Contohnya sistem ethics balance dari Jerman yang pernah diterapkan di salah satu kota di Indonesia. Sistem ini tidak berhasil dibuktikan dari derajat kejenuhan lalu lintas di atas 0,7,” tutur ujar pakar tranportasi yang berasal dari Universitas Negeri Sebelas Maret itu.

Hal ini disebabkan di Jerman, keadaan kendaraan melaju pada satu jalur dan tak ada motor. Keadaan ini tentunya memiliki perbedaan dengan di Indonesia.

Oleh sebab itu, produk yang berasal dari luar negeri belum tentu dapat dipakai di Indonesia tanpa dikaji secara komprehensif dan dapat dibuktikan.

Dirinya berpendalat masyarakat harus memperoleh informasi yang jelas tentang implementasi serta hasil dari penerapan sistem ini.

Tujuannya supaya bisa dilakukan pengkajian dan pengujian oleh para pakar sehingga bisa menjadi evaluasi bersama apakah bisa bermanfaat untuk masyarakat dan layak diterapkan pada semua simpang di DKI Jakarta.

Jangan sampai penerapan sistem tersebut tak teruji dengan keadaan lalu lintas yang ada di DKI Jakarta hingga akhirnya menyebabkan potensi negara mengalami kerugian.

“Untuk itu, sepatutnya pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta perlu lebih transparan,” tuturnya.

Selain itu juga lebih mengkaji untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang tak kunjung selesai di DKI Jakarta.

“Traffic signal control penting untuk mengurai kemacetan yang diakibatkan oleh antrian kendaraan di persimpangan lampu lalu lintas, apalagi jika sudah menggunakan teknologi baru yang lebih canggih, maka perlu dilakukan proof of concept atau kajian,” ujarnya, dilansir dari tribunnews.

Memang membutuhkan bukti, sebab pendanaannya berasal dari pemerintah sehingga semestinya bisa memberi manfaat yang baik.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion