Kesimpulan Sidang MK, Tim Anies-Prabowo-Ganjar Berikan Perbedaan Argumen

Jakarta (Bindo.id) – Sidang pemeriksaan sudah selesai dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk permohonan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md terkait perkara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan sidang diberikan oleh MK untuk Pihak Terkait, Pemohon, dan KPU.

Pelaksanaan pengutaraan kesimpulan tersebut dilakukan pada hari Selasa (16/4/2024). Bagaimana esensi kesimpulan yang akan diberikan dari setiap kubu capres-cawapres?

Kubu Anies-Cak Imin

Kesimpulan sidang sudah diselesaikan oleh Tim hukum Anies dan Cak Imin atau AMIN yang kemudian akan diberikan ke MK. Keterangan dari keempat menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan pada sidang MK akan disanggah oleh Tim AMIN.

“Saat ini kami sedang rapat di sekretariat THN untuk memfinalisasi kesimpulan yang akan disampaikan besok siang,” ujar Ari Yusuf Amir selaku Ketua Tim Hukum AMIN, kepada wartawan, Senin (15/4/2024).

Ari mengungkapkan salah satu materi dalam kesimpulan itu. Dia mempermasalahkan keterangan dari keempat menteri pada sidang MK, yaitu Menkeu Sri Mulyani, Mensos Tri Rismaharini, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Intervensi APBN oleh Presiden Jokowi untuk mendukung salah satu paslon terbukti dengan adanya niat yang dinyatakan dan tindakan nyata,” ucap Ari.

Menurut Ari, keterangan Muhadjir yang tidak sesuai fakta terkait kedatangan Jokowi ke daerah meninjau wilayah yang miskin dan banyak adanya Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Presiden tidak mengunjungi banyak daerah miskin ekstrem dan rentan pangan. Hampir seluruh atau 98 dari 100 daerah dengan Indeks Kerentanan Pangan terburuk tidak dikunjungi Presiden,” ujarnya.

“Keterangan Muhadjir yang tidak sesuai fakta membuktikan bahwa Kemiskinan dan PSN hanya dalih untuk mengkamuflase kunjungan Presiden Jokowi ke daerah untuk pemenangan paslon 02,” lanjutnya.

Ari juga menyanggah ucapan Airlangga yang mengatakan bahwa El Nino akan berpengaruh terhadap pasokan beras yang mengancam dunia yang ditunjukkan dengan naiknya harga beras di Vietnam dan Thailand. Ari beranggapan adanya penyelewengan ketersediaan beras tidak untuk bansos dan kepentingan politik.

“Pemerintah sudah mengimpor beras 3,8 juta ton sepanjang 2023 hingga awal 2024 atau jauh melebihi penurunan produksi beras. Namun, harga beras justru mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah,” ujar Ari.

Bukan hanya itu, Ari juga menyenggol terkait diangkatnya Penjabat atau Pj kepala daerah yang disangka memiliki hubungan dengan pengaturan pilihan di Pilpres 2024.

“Pemerintah sengaja membuat regulasi Pj. Kepala Daerah dalam bentuk ‘Peraturan Menteri’ sehingga minim partisipasi dan pengawasan dalam penyusunannya,” ujar Ari.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion