Bawaslu Daerah Diminta Lakukan Sinkonisasi Data Pengawasan Pemilu 2024 Dan Persiapkan Pilkada 2024

Bogor,Bindo.id – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta kepada jajaran pengawas pemilu yang ada di daerah untuk mengadakan sinkronisasi data kerja Pemilu 2024.

Selain itu juga meminta pengawas pemilu di daerah mengadakan evaluasi untuk persiapan pengawasan Pilkada Serentak 2024.

Hal ini diungkapkannya ketika mengadakan supervisi pengawasan pungut hitung Pemilu Serentak 2024 di Bawaslu Kabupaten Bogor dan Bawaslu Kota Bogor, Kamis (7/3/2024).

Dirinya menyebutkan saat ini rekapitulasi penghitungan suara masuk dalam tingkat provinsi.

“Kemudian nanti akan ke tingkat nasional. Kunjungan supervisi ini untuk kami (Bawaslu RI) perlu mendapatkan data secara cepat mengenai situasi yang ada. Sahabat-sahabat perlu mempersiapkan catatan khusus yang dimiliki pengawas pemilu. Kedua, tindak lanjut yang sudah dilakukan Bawaslu, termasuk menginventarisir kembali permasalahan apa saja yang menjadi viral, termasuk konteks penanganan pelanggaran,” ujarnya kepada ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Bogor dan Bawaslu Kota Bogor pada yang waktu berbeda.

Perempuan yang akrab disapa ‘Teh Lolly’ ini mengingatkan kepada jajaran pengawas pemilu daerah mulai dari tingkat kabupaten/kota untuk persiapkan data secara sinkron terkait dengan hasil kerjanya.

Dirinya memberikan contoh, ketika tahapan pemungutan suara serta rekapitulasi suara bisa menggambarkan tentang usaha pencegahan yang sudah dilaksanakan.

“Pencegahan kan salah satu produknya saran perbaikan. Ketika saran perbaikan ini dilaksanakan maka begeser menjadi penanganan pelanggaran. Itu harus bisa dipotret dan digambarkan secara jelas,” ujar magister hukum dari Universitas Pakuan Bogor ini.

Sarjana Komunikasi Penyiaran Islam dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN yang saat ini bernama Universitas Islam Negeri/UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung meminta supaya menyiapkan data maupun dokumen agar menjadi satu kesatuan yang terpadu.

“Ketika saran perbaikan tidak dilaksanakan KPU, maka tindak lanjut penanganan pelanggarannya seperti apa itu harus tergambar dan menjadi satu kesatuan narasi menjadi sinkronisasi data penanganan pelanggaran hingga penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024,” tutur wanita kelahiran Cianjur, 46 tahun lalu tersebut.

Hal ini sangat berguna bagi proses rekapitulasi tingkat nasional sampai jadwal penetapan hasil Pemilu 2024 di tanggal 20 Maret mendatang.

“Untuk itu dokumen data jangan samapai tercecer dan dipersiapkan termasuk persiapan kalau ada PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) di Mahkamah Konsitusi,” ujarnya.

Seperti di Kota Bogor, Lolly memperoleh keterangan ada salah satu partai politik yang tak mau untuk menandatangani berkas acara hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota pada pemilihan presiden dan pemilihan DPR RI.

“Itu tidak apa-apa karena menjadi hak mereka (partai politik). Tetapi, hal ini perlu disampaikan,” terangnya.

Lolly tidak lupa untuk mendata jumlah pengawas pemilu maupun pengawas tingkat ad hoc (sementara) yang mengalami sakit bahkan meninggal dunia.

“Kita perlu memasukkan hak santunan, termasuk misalnya ada Pengawas TPS yang meninggal dunia beberapa hari setelah masa kerja selesai. Diusulkan saja dan dilengkapi dokumen persyaratannya agar diusulkan,” ujarnya.

Lolly juga berusaha untuk menggali persoalan honor pengawas ad hoc yang sering jadi persoalan.

“Medsos Bawaslu RI banyak dipertanyakan soal honor PTPS. Ternyata salah satunya karena ada permasalahan data di perbankan dan adanya dana yang mengendap,” ujarnya.

Pihaknya ingin menggunakan perbankan supaya tak terjadi pemotongan hak yang dilakukan oleh oknum jika memakai dengan sitem ‘cash’. Namun nyatanya di perbankan ini juga terdapat situasi yang berbeda.

Dirinya juga meminta supaya menyiapkan pengawasan tahapan Pilkada Serentak 2024 diantaranya perekrutan serta pembentukan Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Perekrutan pengawas ad hoc akan mengadakan perpanjangan kerja dengan melakukan evaluasi. Hal ini dilihat dari kualitas kerjanya saat mengawasi Pemilu 2024.

“Jadi tidak lagi akan meraba-raba. Karena KPU akan melakukan perekrutan tenaga ad hoc (PPK) di bulan April, maka kita paling tidak selesai pada Maret ini supaya bisa melakukan pengawasan perekrutan tersebut,” imbuh dia.

Dia berpendapat kesiapan untuk menghadapi pilkada juga jadi penting sebab Bawaslu daerah merupakan ujung tombak.

Kabupaten Bogor akan memiliki tanggung jawab besar di pilkada dengan area yang luas dan besarnya jumlah DPT (daftar pemilih tetap).

Dirinya berpesan agar tetap menjaga kesehatan serta bekerja dengan optimal.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion