Strategi Agar Desa Tidak Kehilangan SDM Potensial, Ini Tanggapan 3 Cawapres 2024

Jakarta, Bindo.id – Salah satu isu yang dibahas saat debat cawapres yang digelar Minggu (21/1/2024) yakni tentang desa yang kehilangan sumber daya manusia (SDM) potensialnya.

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menuturkan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut, pihaknya akan mempersiapkan anggaran senilai Rp 5 miliar per desa untuk melakukan perbaikan infrastruktur.

Dirinya juga memiliki harapan pembangunan sarana prasarana dapat tumbuh; wirausaha, pertanian maupun peternakan juga dapat berkembang; yang mana nantinya akan memiliki dampak terhadap ekonomi desa.

“Sehingga masyarakat tidak lagi tertarik menjadi urbanisasi, tapi cukup kembali ke desa membangun desa untuk pembangunan bangsa,” tuturnya saat berada di Jakarta Convention Center, Minggu malam.

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi tentang menumbuhkan sense of belonging atau rasa memiliki dari masyarakat desa.

Gibran memaparkan bahwa dirinya pernah berkunjung di sebuah desa wisata yang ada di Mojokerto, Jawa Timur.

Desa tersebut memperoleh penghargaan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

“Desa wisata dibangun dengan crowd funding, jadi masyarakat desa punya saham di destinasi wisata tadi. Jadi ini salah satu contoh yang baik, cara bagaimana agar masyarakat desa tidak meninggalkan desa atau mencari pekerjaan di kota,” ujarnya.

Sedangkan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebutkan pihaknya memiliki sejumlah program untuk menangani masalah itu.

Program-program tersebut yaitu 1000 embung, desa mandiri (mandiri energi dan pangan), dan juga pembangunan irigasi.

Dirinya kemudian memberikan contoh Desa Panggungharjo yang ada di Kabupaten Bantul.

“Di Daerah Istimewa Yogyakarta ada satu daerah, Panggungharjo namanya, Desa Panggungharjo itu dikenal sangat maju koperasinya, jalan irigasinya, UMKM-nya jalan, dikelola oleh desa itu dengan baik,” tuturnya.

Dosen Sosiologi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Drajat Tri Kartono menanggapi tentang isu ini.

Dirinya berpendapat desa kehilangan sumber daya manusia potensial sebab ada faktor pendorong, salah satunya yaknk tak ada kegiatan yang dapat dilaksanakan.

Hal tersebut diawali saat Revolusi Hijau digencarkan pada masa Orde Baru.

Saat itu, masyarakat desa diperkenalkan dengan modernitas, terutama teknologi.

Akan tetapi akibatnya, terpangkasnya kegiatan-kegiatan tradisional yang ada hubungannya dengan usaha desa pertanian.

Hal itu jadi faktor pendorong yang menyebabkan masyarakat desa hijrah ke kota.

Mereka berpendapat bahwa di kota banyak lapangan kerja.

“Dengan bekerja kasar saja, misalnya buruh, pembantu, pengamen, langsung dapat cash (uang tunai) hari itu juga,” ujarnya.

Menurutnya, supaya SDM potensial dapat bertahan di desa, perlu ada intervensi dari pemerintah, salah satunya yakni dengan kucuran insentif.

Nantinya, warga desa bisa bersama-sama melakukan pengelolaan insentif tersebut untuk pembangunan desa.

Masyarakat desa, terutama yang lokasinya berada di dekat kota, sekarang telah siap menerima modernisasi yang memiliki peluang untuk bisa menambah pengetahuan masyarakat.

“Anak-anak desa, terutama untuk desa-desa tidak terpencil, sebenarnya sudah siap,” ujarnya.

Dirinya juga mengingatkan akan pentingnya otonomi desa. Menurutnya, pemerintahya bisa memberikan dukungannya tentang hal ini, bukan malah melakukan intervensi dengan membuat aturan yang bisa mengandaskan harapan masyarakat yang ada di sana.

Satu hal yang perlu digalakkan pasa desa otonom yakni kemudahan dalam memperoleh akses.

Dia menyebutkan bahwa semua orang di desa harus memiliki akses pada pengambilan keputusan, informasi, maupun akses-akses lainnya yang memungkinkan peluang perubahan.

“Community ownership bakalan ada ketika ada harapan di desa yang menghidupi dia. Jika itu menguntungkan dia, dia akan stay (tinggal) di situ dan tak akan pergi,” ujarnya.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion