Pemprov Jakarta Minta Pemudik Segera Lapor Jika Ditarik Pungli Di Perjalanan

Jakarta, Bindo.id – Gubernur Jakarta, Pramono Anung menuturkan program Mudik Gratis Pemprov Jakarta 2025 harus bebas praktik pungutan liar (pungli).

Dirinya meminta supaya semua pemudik di program Mudik Gratis Pemprov Jakarta 2025 agar segera melapor apabila ada praktik pungli selama di perjalanan.

“Dalam mudik kali ini kami berpesan kepada semuanya, Pemerintah Jakarta betul-betul, mudik ini adalah anti pungli,” tutur Pramono saat acara pelepasan peserta mudik gratis di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Kata Pramono, Pemprov Jakarta sudah menjalin kerjasama dengan Unit Pemberantasan Pungli dan juga aparat penegak hukum, di antaranya Polri maupun Kejaksaan untuk melakukan pengawasan jalannya program ini.

Pos-pos pengaduan juga sudah dipersiapkan di berbagai titik keberangkatan serta di sepanjang rute perjalanan.

“Kalau ada pungli, maka harus dilaporkan. Laporannya bisa setempat ataupun melalui aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Jakarta, yaitu di aplikasi sistem informasi pengaduan pungutan liar, atau unit pemberantasan pungutan yang ada di setiap pos yang disiapkan oleh Pemerintah Jakarta,” ujar Pramono.

Pramono mengatakan jika pungli dibiarkan begitu saja serta tak ditindak tegas, maka bisa menjadi masalah yang lebih luas.

“Permasalahan pungli Ini kalau tidak ditangani secara serius, akan menjadi gejala kemana-mana,” ujar Pramono.

Di tahun 2025 ini Pemprov Jakarta menetapkan target 23.000 pemudik di program mudik gratis. Akan tetapi, antusiasme yang tinggi mengakibatkan jumlah pemudik bertambah jadi lebih dari 26.000 peserta.

Mudik gratis ini meliputi 20 kota di 6 provinsi, termasuk di Kediri, yang merupakan kampung halaman Pramono.

“Saya ingin ikut pulang kalau bisa,” ungkap Pramono.

Pemprov Jakarta juga telah menyediakan bus khusus penyandang disabilitas yang disebut Pramono kondisinya sangat baik dan nyaman.

Menghadapi pendatang baru pasca Lebaran, Pramono menyebutkan Jakarta terbuka untuk siapa saja.

Akan tetapi, dia mengingatkan pendatang baru harus punya kemampuan kerja serta identitas kependudukan yang jelas.

“Bagi yang ingin bekerja di Jakarta, Dukcapil siap mendata secara administrasi. Jakarta ini bukan seperti daerah lain, jadi harus siap,” ujar Pramono.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion