Connect with us

Info Regional

2.200 Pekerja Dilibatkan Kembali Pada Pembangunan IKN Tahap II

Published

on

Progres pembangunan IKN tahap II ada 2.200 pekerja yang dilibatkan kembali [titiknol]

Nusantara, Bindo.id – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mengalami progres yang signifikan.

Kabar terbarunya ada sekitar 2.200 pekerja sudah dilibatkan lagi di proyek pembangunan di IKN.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menuturkan hal itu, setelah acara Nusantara International Partners Visit (NIPV) 2025 yang digelar di IKN, Jumat (15/2/2025).

Kata Basuki, Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga sudah melakukan pengecekan ada 2.200 tenaga konstruksi yang bekerja untuk proyek perumahan di IKN.

Sebelumnya, sempat ada kesalahpahaman tentang anggaran, akan tetapi dengan adanya restrukturisasi, permasalahan itu sudah terselesaikan. Para tenaga konstruksi juga bisa bekerja kembali.

“Memang kemarin ada missunderstanding. Tapi dengan adanya restrukturisasi anggaran, sudah kembali lagi,” tutur Basuki.

Tentang anggaran, Basuki mengatakan ada 2 sumber anggaran pembangunan IKN, yakni dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita IKN.

“Jadi anggaran untuk pembangunan IKN itu ada dua. Satu di Kementerian PU, satu di OIKN,” ujarnya.

Kementerian PU tugasnya untuk melanjutkan apa yang telah dikerjakan sebelumnya di Tahap I periode 2022-2024, dengan anggaran yang tersisa senilai Rp 14,87 triliun.

Sedangkan Otorita IKN mengerjakan Tahap II periode 2025-2029 yakni merampungkan ekosistem legislatif dan yudikatif.

Hal itu seiring dengan arahan Presiden Prabowo Subianto di tahun 2028 nanti, IKN akan jadi ibu kota politik.

Otorita IKN punya 3 skema pembiayaan untuk pembangunan IKN. Pertama yakni bersumber dari APBN serta telah disetujui oleh Presiden senilai Rp 48,8 triliun.

Kedua yakni Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang akan dikerjakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan maupun lainnya senilai Rp 60,93 triliun.

Ketiga yakni investasi swasta murni untuk perkantoran maupun lainnya senilai Rp 6,9 triliun.

Baca Juga  Basuki Hadimuljono Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Plt Kepala Otorita IKN

“Jadi 3 skema pembiayaan ini yang akan kami lakukan di IKN,” ujarnya.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion