Mal Pelayanan Publik Pertama di Papua Diresmikan Menpan RB

Jakarta, Bindo.id – Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, telah meresmikan mal pelayanan publik pertama di wilayah Papua.

Hal ini merupakan wujud kepedulian pelayanan pemerintah pusat di berbagai daerah, tak terkecuali Indonesia Timur. Mal Pelayanan Publik atau MPP saat ini hadir dan resmi beroperasi di Tanah Papua. MPP ini berlokasi di Kota Jayapura.

“Selamat atas diresmikannya MPP Kota Jayapura,” tutur Anas, Jumat (19/5/2023).

Ini dapat menjadi catatan sejarah sebagai MPP pertama yang diresmikan di Pulau Papua. Selain itu, MPP ini merupakan MPP ke-120 di seluruh wilayah Indonesia.

Dirinya berpendapat hadirnya MPP di sejumlah daerah yang ada di Indonesia membuktikan bahwa Indonesia-sentris bukan hanya tentang infrastruktur. Indonesia-sentris juga dilakukan di sektor pelayanan publik yang ramah untuk masyarakat Indonesia.

“Kehadiran MPP di Papua ini sebagai bukti bahwa Indonesia-Sentris di era Presiden Jokowi tidak hanya dalam arti infrastruktur fisik saja,” ujarnya.

Namun juga pada pelayanan publik yang harus merata ke semua wilayah Indonesia. Saat ini sebanyak 45 persen dari jumlah 120 MPP berada di luar Jawa.

“Dan 42 persen rintisan MPP Digital ada di luar Jawa,” tuturnya.

Hal ini sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan pemerataan kualitas pelayanan publik supaya tak hanya fokus di Jawa saja. MPP di Kota Seribu Pinang merupakan fasilitas dari pemerintah agar masyarakat Kota Jayapura lebih mudah dalam melakukan akses berbagai macam layanan publik.

MPP yang berada Kota Jayapura lokasinya strategis. Lokasi MPP berada di Terminal Tipe A Entrop. Terminal ini menjadi pusat mobilisasi bagi masyarakat Jayapura. Adanya MPP, saat ini masyarakat hanya perlu datang ke satu tempat untuk melakukan pengurusan perizinan dan pelayanan administratif.

Selain itu juga disediakan layanan untuk dapat mengakses informasi seputar pelayanan publik. Setidaknya ada sebanyak 99 layanan yang berasal dari 21 instansi. Layanan ini disediakan untuk bermacam kebutuhan masyarakat Jayapura dan sekitarnya.

Tranformasi birokrasi pelayanan publik

Menurutnya, MPP menjadi wujud transformasi birokrasi pelayanan publik dari tradisional ke birokrasi modern. MPP juga termasuk upaya Pemerintah Kota Jayapura untuk memberlakukan program reformasi birokrasi tematik.

“Kehadiran MPP menjadi kebijakan yang sangat krusial,” ujar mantan Kepala LKPP.

Sebab hal ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara yang merupakan rumah penghubung dengan masyarakat. Dalam mewujudkan transformasi digital pemerintah, MPP juga akan menjadi MPP Digital. Hal ini sesuai dengan visi Presiden terkait digital melayani.

MPP Digital mengutamakan model birokrasi smart government dengan collaborative governance. Tujuannya yaitu menyediakan layanan publik yang lebih baik serta bisa menjadi magnet investasi.

Anas juga memberikan presiasi kerja keras kepada seluruh pihak yang terlibat pada pembangunan MPP yang berada di Kota Jayapura. Sebab MPP ini menjadi pelopor MPP pertama di Pulau Papua. Harapannya, MPP bisa mendorong semangat kabupaten/kota yang ada di Pulau Papua agar dapat membangun MPP di daerahnya.

“Semoga MPP ini menjadi terobosan dalam mempermudah iklim berinvestasi dan mendorong peningkatan ekonomi di Kota Jayapura maupun secara umum di Pulau Papua,” tuturnya.

Harapan Anas, MPP Kota Jayapura bisa memberi dampak positif untuk masyarakat. Selamat bagi Kota Jayapura.

Menjadi pionir reformasi birokrasi

Sambutan Plh. Gubernur Papua M. Ridwan Rumasukun dibacakan oleh Plh. Sekda Provinsi Papua Suzana Wanggai menuturkan MPP di Kota Jayapura dapat menjadi pionir reformasi birokrasi di wilayah Papua. Oleh sebab itu, kabupaten dan kota Jayapura dapat menjadi percontohan bagi kabupaten dan kota lainnya.

“Kota Jayapura sebagai pionir reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik, dapat menjadi tempat belajar bagi kabupaten dan kota di Papua, tentunya dengan pendampingan dari Kementerian PANRB,” tuturnya.

Pihaknya berharap ke depannya MPP Digital juga bisa direalisaskan di MPP Kota Jayapura. Pj. Wali Kota Jayapura Frans Pekey menuturkan bahwa masyarakat Kota Jayapura mayoritas bekerja di sektor perdagangan dan jasa

Oleh sebab itu, kemudahan dan percepatan dalam memberi pelayanan publik merupakan kewajiban bagi Pemkot Jayapura. Pemkot Jayapura mempunyai semangat yang sama agar wilayahnya dapat maju dan bisa berompetisi dengan wilayah lainnya.

“Biarlah dari ujung timur negeri ini berdiri sebuah MPP utk kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura,” ujarnya.

Dirinya mengajak masyarakat agar dapat memakai layanan MPP Kota Jayapura. Sebab MPP hadir bagi semua orang.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion