Usai Libur Lebaran, ASN Diminta Berikan Pelayanan pada Masyarakat dengan Optimal

Jakarta, Bindo.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yakni Abdullah Azwar Anas mengutus para aparatur sipil negara (ASN), khususnya di kalangan Kementerian PAN-RB, supaya dapat langsung fokus bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat setelah melalui libur Lebaran 2023.

“Kita (ASN) harus langsung fokus untuk tugas melayani masyarakat usai libur nasional dan cuti bersama ini,” tutur Anas, saat siaran pers di Jakarta, Rabu.

Dia juga mengatakan lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah seharusnya dijadikan kesempatan yang baik oleh ASN untuk menambah kinerja agar membuat pelayanan publik lebih baik, lebih optimal, dan masyarakat mendapatkan dampaknya langsung.

“Pelayanan publik harus optimal, meningkat, dan berdampak langsung ke masyarakat,” ujarnya.

Hal itu diungkapkan Anas ketika membimbing rapat Kementerian PAN-RB yang pertama kali setelah libur Idul Fitri 1444 H di Kantor Kementerian PAN-RB Jakarta, Rabu (26/04). Pada kesempatan tersebut, para pegawai yang hadir pada rapat tersebut juga disapa olehnya.

“Mohon maaf lahir dan batin, ya,” kata Anas.

Anas juga mengatakan agar para pegawai mempunyai semangat untuk bekerja kembali. Selanjutnya, Anas mendiskusikan beberapa hal strategis pada rapat, salah satunya mengenai persiapan peraturan terkait jabatan fungsional dosen. Ia mengungkapkan Kementerian PAN-RB akan menampung opini-opini dari para perwakilan guru besar, dosen, dan kampus mengenai penataan jabatan fungsional dosen.

“Kami akan berdiskusi dan menjaring masukan dari perwakilan para guru besar, dosen, serta beberapa kampus sebagai aturan tindak lanjut untuk penataan jabatan fungsional dosen yang memang ada kekhususan pengaturannya karena diperintahkan UU,” katanya.

Anas juga membicarakan usaha percepatan implementasi mal pelayanan publik (MPP) di berbagai daerah.

“Bulan Mei 2023, akan ada tambahan secara resmi sedikitnya 13 MPP sehingga menambah jumlah MPP saat ini di 115 kabupaten/kota,” kata Anas.

Ia juga menambahkan bahwa untuk tahun ini, akan ada MPP baru se-Indonesia sejumlah 127 yang sebagian besar berada di luar Jawa. Seluruh jajaran Kementrian PAN-RB diminta untuk mengawasi perkembangan implementasi MPP digital.

Ia juga mengungkapkan, adanya MPP digital bertujuan untuk memenuhi integrasi data dengan basis data kependudukan agar warga tidak perlu lagi melakukan pengisian data terus menerus guna mengajukan pelayanan yang dilakukan pemerintah ke depannya sebab datanya telah terintegrasi.

“Semoga bisa membantu mengakselerasi pelayanan publik di berbagai daerah,” ucapnya.

Dilansir dari antara, Anas juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia yang telah bekerja keras untuk melakukan peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion