Pengamat Tanggapi Rencana Pemindahan Depo Pertamina Plumpang Atau Relokasi Warga

Jakarta, Bindo.id – Presiden Jokowi mengungkapkan ada dua pilihan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara setelah Depo tersebut mengalami kebakaran, Jumat malam (3/3/3023).

Jokowi menyampaikan hal itu ketika menjenguk korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Minggu (5/3/2023). Jokowi berpendapat kedua pilihan tersebut yaitu mengadakan relokasi penduduk setempat ke lokasi yang lebih aman atau memindahkan lokasi Depo Pertamina ke Pulau Reklamasi.

“Bisa saja (Depo Pertamina) Plumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi,” tutur Jokowi dilansir dari Kompas.com (5/3/2023).

Dirinya berpendapat kawasan Plumpang merupakan zona yang berbahaya dan tidak dapat ditinggali oleh penduduk. Selain itu, pada sisi kanan dan kiri Depo Pertamina semestinya menjadi zona air.

“Karena barang-barang didalamnya barang-barang yang sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat,” tutur Jokowi.

Depo pertamina juga berbahaya jika berdekatan dengan pemukiman penduduk. Pilihan manakah yang lebih baik?

Merelokasi penduduk atau memindahkan depo

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi berpendapat memindahkan depo dianggap menjadi solusi yang lebih baik terkait penyelesaian masalah ini.

“Menurut saya depo yang harus segera dipindah,” kata Fahmy saat diberikan pilihan mana yang harus dipindahkan antara depo atau rakyat, Minggu (5/3/2023).

“Sangat bisa,” tuturnya.

Menurutnya pemindahan depo kemungkinan dapat dilakukan. Dirinya berpendapat bahwa kawasan yang berada sekitar Tanjung Priok merupakan lokasi yang dapat dipertimbangkan.

“Pertimbangannya adalah dekat dengan pelabuhan, kemudian di situ terdapat ketersediaan air dalam jumlah besar,” ucapnya.

Fahmy menyebutkan bahwa Depo Pertamina memerlukan air untuk pendinginan. Selain untuk pendinginan, air juga diperlukan untuk berbagai keperluan lainnya. Hal inilah yang tak mudah diperoleh apabila lokasi berada di Plumpang.

Menurutnya pemindahan Depo ke Tanjung Priok memerlukan investasi yang sangat besar oleh Pertamina. Namun kedepannya biaya operasionalnya akan lebih murah. Dirinya juga menuturkan, apabila depo yang berada di sekitar Tanjung Priok, maka tak dibutuhkan pembangunan pipa. Sebab, penyaluran distribusi dari kilang ke depo dapat diangkut memakai kapal tanker.

Apabila yang dipindahkan adalah masyarakatnya, biaya yang diperlukan akan jauh lebih besar terlepas dari status kepemilikan tanah legal maupun tak legal. Alasannya, penduduk yang berada di sekitar lokasi depo sudah terlanjur banyak jumlahnya.

Apabila diadakan relokasi warga, menurutnya biaya jauh lebih besar. Selain itu juga lebih ribet dan memiliki potensi menimbulkan keresahan. Kemungkinan keresahan ditimbulkan adanya penolakan dari warga untuk direlokasi ke lokasi yang baru.

“Saya kira kalau bangun depo baru lebih ada kepastian,” tuturnya.

“Depo tidak lagi di Plumpang dan tidak lagi menimbulkan kekhawatiran nyawa rakyat terenggut. Itu yang penting,” paparnya.

Fahmy juga menanggapi terkait pendapat Jokowi tentang pemindahan depo di pulau reklamasi. Dirinya menilai bahwa wilayah itu juga dapat menjadi pilihan. Penentuan lokasi untuk memindahkan Depo Pertamina apakah berada di Pulau Reklamasi, Tanjung Priok, atau mungkin di daerah lainnya, tentu diperlukan adanya studi kelayakan.

“Mana yang lebih layak, dari keamanan dan biaya,” ucapnya.

Dirinya meyakini bahwa semua itu dapat dihitung. Dia juga meyakini nantinya akan ada pilihan lokasi lainnya.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion