Perlunya Angkutan Khusus KSPN, Dukung Dongkrak Jumlah Wisatawan

Jakarta, Bindo.id – Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penting utama perekonomian dunia. Ada hubungan yang sangat erat, kompleks dan saling melengkapi antara transportasi dan pariwisata, baik secara positif maupun negatif.

Peningkatan lalu lintas karena pertumbuhan pariwisata dunia dapat berdampak buruk dalam hal kemacetan, masalah keselamatan dan keamanan, polusi, dan lain-lain.

Tetapi transportasi merupakan elemen kunci dalam industri pariwisata, memfasilitasi dan menghambat perkembangan pariwisata.

“Dengan kata lain, transportasi merupakan sebab sekaligus akibat dari tumbuhnya pariwisata,” ujar Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Senin (31/7/2023).

Menurutnya, ada hubungan erat antara mobilitas dan transportasi. Mobilitas umumnya didefinisikan sebagai kualitas bergerak bebas.

Di Eropa, hak kebebasan bergerak dijamin oleh ketentuan gabungan dari Pasal 45 Piagam Hak Fundamental Uni Eropa (CFR) dan Pasal 3(3) TEU.

Menurut pendekatan sosial, hak bergerak harus dijamin di wilayah Komunitas dalam kerangka kohesi ekonomi, sosial dan teritorial.

Transportasi udara telah berubah dari fenomena ceruk menjadi fenomena massal berkat mobilitas yang meningkat, harga paket turis yang murah, dan maskapai penerbangan bertarif rendah, sebagai hasil dari liberalisasi sektor ini

“Di Indonesia dikenal dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan,” urainya.

Dengan begitu, ditetapkan sebanyak 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang tersebar di 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN).

Secara umum, masalah utama dalam pengembangan  KSPN yang dihadapi pada tiga hal utama yaitu aksesibilitas, amenitas, dan atraksi.

“Jika masalah itu tidak dikelola dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap kredibilitas dan kepercayaan wisatawan  kepada pengelola KSPN pada khususnya dan Pemerintah pada umumnya,” ungkap dia.

Diadakannya angkutan KSPN adalah untuk (1) mendukung KSPN dengan transportasi yang terintegrasi, aman, selamat, nyaman, sehat dan terjangkau, (2) pengembangan jaringan angkutan antarmoda untuk konektivitas di dalam dan antarwilayah KSPN.

Ketiga, peningkatan aksesibilitas di KSPN untuk menciptakan peluang ekonomi dan investasi, dan (4) mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi lokal berbasis kerakyatan di KSPN (Dit. Angkutan Jalan, 2021).

Angkutan KSPN dimulai tahun 2020 dengan nilai subsidi Rp43,5 miliar untuk 13 KSPN, 175 kendaraan dan 63 trayek. Tahun berikutnya, anggaran subdisi turun menjadi Rp25,9 miliar untuk 15 KSPN, 75 kendaraan dan 43 trayek.

Tahun 2020, peran angkutan KSPN masih rendah. Total penumpang Angkutan KSPN 143.059 orang. Atau sekitar 8,28 persen dari total kapasitas 1,72 juta tempat duduk dan 4,09 persen dari total target 3,5 juta wisatawan.

Tahun 2022 dianggarkan Rp25,7 miliar untuk lima KSPN Super Prioritas dan 10 KSPN, 75 kendaraan dan 43 trayek.

‘Masih masa pandemi, sehingga untuk mengajak masyarakat berwisata mengalami kendala. Belum lagi beberapa kawasan wisata buka tutup, tergantung situasi perkembangan virus Covid-19,” kata Djoko.

Tahun 2023, pelaksanaan untuk pemberian subsidi atau kompensasi berdasarkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 251 pada 30 Desember 2022 tentang Pedoman Komponen Biaya Operasional Kendaraan yang Diperhitungkan dalam Pemberian Subsidi atau Kompensasi dan Perhitungan Besaran Tarif Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional.

Berdasarkan data Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerianp Perhubungan (Juli 2023), ada peningkatan anggaran tahun 2023 sebesar Rp31 miliar untuk empat KSPN Super Prioritas dan tujuh KSPN.

Anggaran sebesar itu untuk melayani 34 trayek dengan 51 armada angkutan. KSPN Danau Toba mendapat anggaran Rp4,6 miliar dilayani lima trayek dengan lima kendaraan, KSPN Bukittinggi Rp1,67 miliar (empat trayek dan empat  kendaraan), KSPN Tanjung Kelayang Rp2,1 miliar (dua trayek dan empat kendaraan).

KSPN Tanjung Lesung Rp1,6 miliar (dua trayek dan dua kendaraan), KSPN Borobudur Rp6,1 miliar (lim trayek dan 10 kendaraan), KSPN Bromo-Tengger-Semeru Rp2,9 miliar (empat trayek dan enam kendaraan), KSPN Karst Pacitan Rp1,57 miliar (satu trayek dan dua kendaraan), KSPN Kawah Ijen Rp1,75 miliar (dua trayek dan empat kendaraan), KSPN Mandalika Rp5,1 miliar (lima trayek dan 10 kendaraan), KSPN Likupang Rp1,78 miliar (tiga trayek dan tiga kendaraan), dan KSPN Wakatobi Rp750 juta (satu trayek dan satu kendaraan).

Selama tahun 2022, ada tiga Angkutan KSPN yang tertinggi tingkat isiannya, yaitu Angkutan KSPN Bukittinggi 57,28 persen, Angkutan KSPN Tanjung Kelayang 41,02 persen, dan Angkutan KSPN Tanjung Lesung 39,69 persen,” ulas Djoko.

Ada sejumlah masalah yang harus diselesaikan, seperti tingkat isian ( load factor) masih rendah karena kurangnya atraksi wisata dan sosialisasi, minimnya koordinasi dan antarlembaga dan masih adanya resistensi angkutan KSPN; kurangnya minta dan animo msyarakat dalam penggunaan angkutan umum untuk berwisata.

Maka dari itu, perlu evaluasi rute dan evaluasi pola pergerakan wisatawan; perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi dinas perhubungan, dinas pariwisata, BPTD dan organda setemoat; perlu dilakukan sosialisasi secara masif untuk memplubikasikan angkutan wisata di masing-masing daerah. (bas)

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion