Aparatur Desa Diminta Adaptasi Usai Peluncuran LMS Pamong Desa

Jakarta, Bindo.id – Upaya pemerintah pusat dalam melakukan penguatan desa, salah satunya yakni meningkatkan kapasitas aparatur serta pengurus kelembagaan desa.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lewat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) telah meluncurkan Learning Management System (LMS) Pamong Desa, Selasa (15/10/2024).

Pada acara peluncuran itu, pemerintah diwakili oleh Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, beserta Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, La Ode Ahmad P. Bolombo, serta Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Bachtiar. Suhajar menuturkan selama ini pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa perlu dilaksanakan secara tatap muka, sehingga ada banyak keterbatasan, diantaranya waktu, tempat kegiatan, serta mobilisasi peserta.

Dengan hadirnya LMS Pamong Desa, dia menyebutkan, para perangkat desa dapat melakukan akses materi pelatihan secara daring, sehingga peningkatan dapat diperoleh lebih cepat serta merata.

Pada sistem ini juga bisa diakses oleh seluruh aparatur 75.264 desa yang afa di Indonesia, sehingga pemerataan kapasitas dapat terwujud dengan cepat.

“Jika kita terus menggunakan pembelajaran klasik (tatap muka), dengan jumlah pamong desa yang begitu banyak, mengumpulkan mereka secara fisik akan memakan waktu yang lama,” ujar Suhajar, Rabu (16/10/2024).

“LMS hadir sebagai solusi, karena pamong desa bisa belajar mandiri melalui pembelajaran daring,” ujarnya.

Dirinya menerangkan LMS Pamong Desa ini memungkinkan perangkat desa untuk bisq mengakses modul pelatihan, mengikuti kursus yang disediakan, dan memperoleh sertifikasi atas keahlian yang mereka dapatkan.

LMS Pamong Desa memiliki fitur interaktif yang dapat membuat aparatur desa bisa berkomunikasi dengan fasilitator maupun sesama peserta. Hsl ini akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih dinamis serta aplikatif.

Ada 3 faktor keberhasilan LMS Pamong Desa

Suhajar menuturkan keberhasilan implementasi LMS Pamong Desa sangat bergantung terhadap 3 faktor penting.

Pertama yakni dukungan aktif dari pemerintah daerah supaya program ini bisa berjalan secara efektif. Harapannya, pemerintah daerah dapat mendorong para pamong desa yang ada di wilayahnya supaya memanfaatkan LMS serta memastikan program ini jadi bagian dalam upaya meningkatkan kapasitas perangkat desa.

Kedua, yakni jaringan internet. Walaupun pemerintah pusat sudah membangun jaringan Palapa Ring yang melingkupi wilayah barat, tengah, serta timur Indonesia, akan tetapi penguatan jaringan internet pada tingkat lokal masih sangat dibutuhkan, terlebih pada daerah-daerah terpencil.

Suhajar juga menyoroti tentang pentingnya peran pemerintah daerah untuk menyisihkan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam memperkuat infrastruktur jaringan internet yang ada di desa demi mendukung program LMS.

Faktor ketiga yakni peran aktif seluruh pemangku desa. Pamong desa menjadi ujung tombak pada pembangunan desa. Mereka diharapkan bisa berperan aktif untuk memanfaatkan LMS.

Ditjen Bina Pemdes dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) pada tingkat kabupaten dan kota bisa memberikan dukungan berupa pelatihan pemakaian LMS dan pengenalan fitur-fitur yang disediakan.

“Pamong desa harus belajar dan beradaptasi dengan teknologi ini. Kami akan memastikan mereka mendapatkan dukungan yang memadai agar bisa memanfaatkan LMS dengan maksimal,” tutur Suhajar.

Apabila ketiga faktor tersebut berlangsung dengan baik, kata Suhajar, kapasitas aparatur desa akan mengalami peningkatan pesat.

Dia menyebutkan peluncuran LMS ini, diharapkan pamong desa dapat lebih cepat dalam meningkatkan kapasitasnya untuk melaksanakan tugas pemerintahan serta pelayanan publik pada tingkat desa.

Hal ini dilakukan demi mewujudkan desa-desa yang maju, mandiri, sejahtera, serta bahagia.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion