Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau Dibentuk Pemerintah Untuk Lanjutkan JETP

Jakarta, Bindo.id – Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau dibentuk Pemerintah, sebagai bentuk komitmen dalam mendorong transisi energi lewat kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP).

Satgas dibentuk setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bertemu dengan mitra internasional untuk melakukan pembahasan tentang strategi percepatan implementasi JETP dalam mencapai target Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060.

Kata Airlangga, Indonesia menetapkan target pengurangan emisi mencapai 31,89 persen secara mandiri serta pengurangan 43 persen dengan dukungan internasional di tahun 2030.

“Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025,” ujar Airlangga pada keterangannya, Senin (24/3/2025).

“Satgas ini dibentuk memiliki empat kelompok kerja yaitu energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia,” ujar.

Terdapat 54 proyek yang telah menerima pendanaan internasional dari JETP yakni senilai 1,1 miliar dolar AS.

Dari jumlah itu, ada 9 proyek yang memperoleh pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas. 

Sedangkan 45 proyek lainnya telah mendapat hibah senilai 233 juta dolar AS. Selain itu,

International Partners Group (IPG), mitra JETP juga telah mengamankan jaminan senilai 1 miliar lewat Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee untuk mempercepat pelaksanaan proyek transisi energi bersih.

Hal ini termasuk pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi sektor-sektor utama, dan juga inisiatif dekarbonisasi industri maupun infrastruktur.

“Dalam pembicaraan tadi, beberapa proyek yang secara pragmatis juga disebut karena ini merupakan tujuan daripada JETP, antara lain Muara Laboh di Sumatera Barat, itu adalah program untuk biotermal dan diharapkan bisa beroperasi di 2027,” tutur Airlangga.

Pryek photovoltage di Saguling maupun dekarbonisasi atau phasing out dari Cirebon Power.

“Di samping itu juga ada beberapa proyek yang lain termasuk waste to energy yang diusulkan untuk segera masuk di dalam pipeline JETP, yaitu proyek di Legok Nangka di Jawa Barat,” ujarnya.

Pertemuan tersebut juga membahas tentang upaya percepatan implementasi transisi energi yang meliputi :

• revisi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP)
• percepatan pencairan dan optimalisasi skema pendanaan
• penguatan transparansi dan akuntabilitas publik dengan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital

Airlangga menyebutkan kerja sama lintas sektor dibutuhkan untuk memastikan transisi energi di Indonesia dapat berjalan secara efektif, inklusif, serta kompetitif.

Pihaknya menegaskan pentingnya menggandeng sektor swasta serta mitra internasional, agar bisa mempercepat adopsi teknologi rendah karbon dan memaksimalkan pendanaan hijau.

“Diharapkan pencairan daripada financing berbagai moda ini bisa terus didorong. Pemerintah melakukan pantauan dan evaluasi berbasis digital dan para stakeholder bisa mengakses, serta secara berkala akan dilakukan koordinasi,” tutur Airlangga.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion