Aksi Demo Indonesia Gelap Dan Pelantikan Kepala Daerah Digelar Hari Ini

Jakarta, Bindo.id – Aksi Indonesia Gelap kembali diadakan di depan Istana Negara, Jakarta, hari ini Kamis (20/2/2025).

Aksi demo ini bertepatan dengan pelantikan kepala daerah. Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Herianto mengatakan aksi itu diharapkan bisa mendorong para kepala daerah agar kedepannya bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.

“Ya, benar (akan digelar hari ini), kita mengambil momentum itu untuk menegaskan bahwa kepala-kepala daerah memiliki beban dan tanggung jawab yang harus segera dijalankan untuk menyejahterakan rakyatnya,” tutur Herianto, Selasa (18/2/2025).

Puncak aksi Indonesia Gelap sebagai wujud kekecewaan mahasiswa sebab belum ada respons dari pemerintah terkait dengan tuntutan yang disampaikan pada demo sebelumnya di hari Senin (17/2/2025).

“Kami sangat kecewa dengan pihak pemerintah yang tidak pernah sama sekali mau menemui massa aksi untuk menyampaikan poin-poin tuntutan kami,” ujar Herianto.

Bungkamnya pemerintah sebagai alasan mengapa aksi demo kali ini disebut “Indonesia Gelap”. Dia menyebutkan hal ini menggambarkan ketidakmauan pemerintah untuk mendengar masukan dari rakyat.

Herianto juga menyebutkan massa demo ini akan jauh lebih besar dari sebelumnya.

“Itu pasti akan lebih besar kalau tuntutan kita kemarin tidak ada yang direspons oleh pihak pemerintah,” ujarnya.

Dirinya berpendapat massa tak hanya berasal dari Jakarta, namun juga dari daerah lain misalkan Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, serts Bali.

Harapan Herianto, pemerintah bisa memberikan respons tuntutan sebelum massa demo semakin banyak.

Di aksi sebelumnya yang digelar di Patung Kuda, Senin (17/2/2025), ada 13 tuntutan yang disampaikan para demonstran.

13 daftar tuntutan aksi demo di Patung Kuda yang digelar Senin (17/2/2025) yakni :

1. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Mencabut proyek strategis nasional untuk mewujudkan reforma agraria sejati.
3. Menolak revisi undang-undang Minerba yang dinilai membungkam suara kritis di kampus.
4. Menghapus multi fungsi ABRI demi mencegah represi pada kehidupan sipil.
5. Mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat adat untuk melindungi hak-hak mereka.
6. Mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai ancaman terhadap kepentingan rakyat.
7. Evaluasi total program makan bergizi gratis supaya tepat sasaran.
8. Merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
9. Mendesak Presiden agar menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset.
10. Menolak revisi undang-undang TNI, Polri, serta Kejaksaan yang memiliki potensi menguatkan impunitas aparat.
11. Efisiensi serta rombak Kabinet Merah Putih untuk atasi pemborosan. 
12. Menolak revisi peraturan Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan tata tertib.
13. Reformasi kepolisian Republik Indonesia untuk tingkatkan profesionalisme.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion