WNI Di Korea Selatan Diminta KBRI Seoul Untuk Waspada

Jakarta, Bindo.id – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Korea Selatan (Korsel) memberikan imbauan kepada warga negara Indonesia (WNI) di Korsel agar waspada sebab ada penetapan “Negara Dalam Keadaan Darurat Militer” oleh Presiden Yoon Suk Yeol.

“KBRI Seoul menyampaikan imbauan kepada seluruh warga negara Indonesia yang berdomisili di Korea Selatan khususnya ibukota Seoul dan sekitarnya,” isi unggahan KBRI Seoul di akun Instagram resminya @indonesianseoul, Rabu (4/12/2024).

WNI diminta agar tetap tenang serta waspada memantau perkembangan kondisi keamanan di wilayahnya masing-masing.

Para WNI juga diminta agar tak berkerumun di lokasi publik, menghindari kawasan National Assembly di Yeouido dan Kantor Kepresidenan di Yongsan, maupun lokasi strategis lainnya.

“Dimohon untuk tidak mendekati/menonton/berpartisipasi dalam kegiatan unjuk rasa yang dilakukan pihak manapun, meskipun dilakukan secara damai atau tidak ada indikasi akan terjadi bentrokan,” isi unggahan KBRI Seoul.

KBRI juga meminta kepada WNI agar tetap mematuhi hukum yang berlaku serta instruksi dari aparat keamanan setempat.

Selain itu, WNI juga diminta agar selalu membawa identitas atau tanda pengenal serta memperhatikan dan mematuhi dekrit darurat militer yang telah diumumkan maupun konsekuensi hukum apabila melanggar dekrit itu.

Jika WNI ada permasalahan, bisa menghubungi KBRI Seoul lewat :

• Hotline PWNI : (+82-10-5394-2546)
• Telepon: (02 2224 9000)
• E-mail : [email protected]

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah mengumumkan darurat militer dalam rangka melindungi negara dari kekuatan komunis, Selasa (3/12/2024) malam.

Pengumuman darurat militer tersebut dilakukan di tengah kondisi pertikaian parlemen tentang rancangan undang-undang anggaran.

“Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara… Dengan ini saya mengumumkan darurat militer,” ujar Yoon saat pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, dilansir dari kantor berita AFP.

Akan tetapi, pada Rabu dini hari, dirinya menyebutkan keadaan darurat militer akan dicabut serta pasukan akan ditarik.

“Beberapa saat yang lalu, ada permintaan dari Majelis Nasional untuk mencabut keadaan darurat, dan kami telah menarik militer yang dikerahkan untuk operasi darurat militer. Kami akan menerima permintaan Majelis Nasional dan mencabut darurat militer melalui rapat Kabinet,” ujar Yoon pada sebuah pidato yang disiarkan di televisi, dilansir dari AFP.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion