Budi Gunawan Usulkan Pemberantasan Korupsi Tiru Finlandia Gunakan Big Data Analytic

Jakarta, Bindo.id – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyampaikan usul pemerintah dapat meniru upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di Finlandia yakni dengan memakai big data analytic.

Budi Gunawan menyampaikan hal itu pada pidatonya di acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024. Hakordia tersebut diselenggarakan di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin (9/12/2024).

“Pemerintah juga dapat meniru atau kita bisa dapat meniru best practice dari negara lain yang telah terbukti mampu di dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sebagai contoh di Finlandia menggunakan big data analytic di dalam melakukan deteksi pola korupsi yang sering digunakan,” ujarnya.

Kata Budi Gunawan, dengan pemakaian big data bisa dideteksi pola korupsi yang sering dipakai sehingga dapat diadakan evaluasi kebijakan atau policy review untuk menutup celah terjadinya korupsi.

Dari data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Transparancy International, Finlandia memperoleh urutan nomor 2 negara tak korup di dunia tahun 2023.

Finlandia memperoleh skor 87 dari nilai sempurna 100 yang diberikan. Sedangkan Indonesia ada di peringkat 115 dari 180 negara, dengan perolehan skor 34.

Akan tetapi, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menyebutkan pemerintah sejauh ini telah mengadakan sejumlah upaya lewat sistem digitalisasi yang terbukti efektif untuk mencegah korupsi terjadi.

“Salah satu strategi utama pemberatasan korupsi yang telah terbukti efektif adalah dengan terus menerus melakukan perbaikan pada proses tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi dan reformasi sistemik pada aspek birokrasi pemerintah,” tuturnya.

Budi Gunawan kemudian menjelaskan upaya yang sudah dilakukan pemerintah lewat digitalisasi.

Diantaranya dengan e-government untuk mendorong peningkatan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas pada penyelenggaraan pelayanan publik.

Ada pula e-budgeting yang berkaitan dengan penganggaran untuk mengurangi potensi manipulasi terjadi.

“Penerapan e-budgeting juga diterapkan dalam pengelolaan anggaran, khususnya pengelolaan anggaran negara baik itu APBN maupun APBD secara digital sehingga pengawasan peggunaan anggaran akan lebih mudah dan mengurangi potensi terjadinya manipulasi,” ujarnya.

Kemudian ada e-procurement untuk mengurangi interkasi langsung yang sering menimbulkan terjadinya kolusi dan korupsi saat pengadaan barang dan jasa. Selain itu juga untuk memastikan proses tender dapat lebih adil serta transparan.

“E-procurement juga menjadi andalan di dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Tujuannya adalah mengurangi interaksi langsung yang sering memicu terjadinya kolusi dan korupsi,” tuturnya.

Budi Gunawan menyebutkan sistem pelayanan publik berbasis online akan terus dikembangkan diantaranya pada pembuatan KTP maupun pembayaran pajak.

Hal ini dilakukan supaya masyarakat dapat menikmati layanan tanpa harus berhadapan secara langsung dengan para petugas. Hal ini dapat mengurangi terjadinya pungutan liar.

Saat menutup pidatonya, Budi Gunawan menyampaikan bahwa semua elemen pemerintah dari pusat sampai daerah, beserta masyarakat diajak bekerja sama untuk upaya mencegah serta memberantas korupsi.

“Mari kita jadikan peringatan Harkordia tahun 2024 ini sebagai momentum bagi KPK dan seluruh elemen bangsa untuk memperkuat sinergi guna mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi,” ujar Budi Gunawan.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion