Dukung Swasembada Pangan Hingga Berantas Judol Dan Narkoba, Kapolri Berkomitmen Asta Cita

Jakarta, Bindo.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan Polri menjaga serta mengawal program Presiden Prabowo Subianto yang tertuang pada Asta Cita.

Kapolri menyebutkan Presiden memberikan arahan tentang sejumlah hal.

Hal ini disampaikan oleh Jenderal Sigit ketika hadir dalam acara malam apresiasi serta pisah sambut Komisioner Kompolnas periode 2024-2028 di PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Jenderal Sigit mengatakan arahan Presiden disampaikan ketika retreat di Akmil, Magelang.

“Baru saja Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto memberikan arahan-arahan pada saat pembekalan kami di Akmil beberapa waktu yang lalu, dan juga beliau menyampaikan program-program beliau yang tertuang dalam Asta Cita, bagaimana menjadikan Indonesia menjadi negara yang kuat, terhormat, dan sejahtera,” ujar Kapolri.

Kata Kapolri, Polri memiliki peran penting untuk menjaga serta mengawal Asta Cita yang disampaikan oleh Presiden. Sehingga, arahan Presiden bisa diwujudkan serta dirasakan oleh masyarakat.

“Dan tentunya kami sebagai salah satu institusi di bawah kepala negara, memiliki kewajiban untuk menjaga, mengawal agar apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden dalam rangka menyejahterakan rakyat, dalam rangka mewujudkan negara Indonesia yang semakin kuat, untuk mewujudkan misi institusi Indonesia Emas 2045, untuk menjadi salah satu program yang harus kami laksanakan,” tuturnya.

Selanjutnya Kapolri berharap sinergitas antara Polri dengan institusi lainnya dapat terjaga. Baik mitra yang berada pada tingkat kementerian bahkan lembaga pengawas seperti Kompolnas.

“Di satu sisi, kami tentunya terus membuka ruang untuk dievaluasi, dikritik, diperbaiki. Namun juga tentunya kami berterima kasih karena dalam situasi-situasi tertentu, Kompolnas, kami rasakan sangat menjaga institusi Polri,” ujarnya.

Jenderal Sigit menuturkan Polri memperoleh perintah dari Presiden Prabowo untuk melaksanakan penegakan hukum pada 4 tindak pidana. Kapolri menekankan lembaganya akan melaksanakan perintah Presiden itu.

“Kemudian yang saya hormati Bapak-Ibu sekalian, Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu telah memerintahkan khususnya terkait dengan KPI, Polri, dan aparat penegak hukum untuk melakukan beberapa langkah tegas terkait dengan yang pertama adalah masalah judi online, yang kedua adalah narkoba, yang ketiga adalah penyeludupan, dan yang keempat adalah hal-hal yang berdampak terhadap kebocoran negara, baik terkait dengan masalah penggunaan maupun penerimaan negara,” ujarnya.

Kapolri menyebutkan pihak kepolisian juga akam mendukung program swasembada pangan dengan beberapa langkah yang dilakukan di semua jajaran.

Polri juga mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) supaya program swasembada pangan dapat sukses.

“Kemudian kita juga tentunya mendukung berbagai macam program pemerintah, seperti swasembada pangan. Saat ini kami pun juga menggelorakan mulai program pekarangan pangan, sampai dengan memanfaatkan lahan tidur. Dan ini dilaksanakan di semua wilayah, Polda dan Polres, termasuk kami memiliki SMK Bayangkara, itu pun juga kita persiapkan pendidikan vokasi yang siap untuk juga bisa mendukung terkait dengan program-program tersebut, termasuk juga tentunya program hilirisasi karena ini memang harus dipersiapkan SDM-nya,” ujarnya.

Polri juga akan memberikan dukungan untuk dapat mencegah terjadinya kebocoran penerimaan keuangan negara. Polri juga akan melakukan koordinasi bersama pihak kejaksaan.

“Kemudian kita juga tentunya mendukung berbagai macam program pemerintah, seperti swasembada pangan. Saat ini kami pun juga menggelorakan mulai program pekarangan pangan, sampai dengan memanfaatkan lahan tidur. Dan ini dilaksanakan di semua wilayah, Polda dan Polres, termasuk kami memiliki SMK Bayangkara, itu pun juga kita persiapkan pendidikan vokasi yang siap untuk juga bisa mendukung terkait dengan program-program tersebut, termasuk juga tentunya program hilirisasi karena ini memang harus dipersiapkan SDM-nya,” ujarnya.

Polri juga akan memberikan dukungan agar dapat mencegah terjadinya kebocoran penerimaan keuangan negara. Selain itu, Polri juga akan melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan.

“Kemudian terkait dengan kebocoran penerimaan keuangan negara atau penggunaan keuangan negara, kita mendukung rekan-rekan yang ditunjuk dalam hal ini dari kejaksaan yang leading sector,” ujarnya.

“Namun demikian kami minta untuk seluruh rekan-rekan yang tergabung di dalam desk tersebut, baik yang langsung maupun tidak langsung, saya minta juga melakukan langkah-langkah yang tegas sehingga kemudian permasalahan ini betul-betul bisa kita tekan,” imbuhnya.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion