Kebocoran Jutaan Data NPWP Dibantah Ditjen Pajak

Jakarta, Bindo.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk data milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menuturkan sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan pada data log access dalam 6 tahun terakhir menunjukan, tak adanya indikasi yang mengarah pada kebocoran data secara langsung dari sistem informasi DJP.

“Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,” ujarnya, Jumat (20/9/2024).

Kata Dwi, tentang dugaan kebocoran data, DJP juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Polri untuk melakukan tindaklanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

DJP memiliki komitmen untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan data Wajib Pajak dengan baik pada sistem informasi serta infrastruktur yang dimiliki oleh DJP.

“Serta akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data Wajib Pajak dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem dan security awareness,” ujar Dwi.

Untuk melakukan mitigasi risiko kejahatan siber, DJP melakukan imbauan supaya para Wajib Pajak untuk ikut menjaga keamanan data masing-masing, dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, serta menghindari tautan atau mengunduh file yang mencurigakan supaya terhindar dari pencurian data.

“DJP menyampaikan terima kasih dan sangat menghargai perhatian atas informasi yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini merupakan umpan balik bagi DJP dalam menjalankan fungsi sebagai pengumpul penerimaan negara,” ujar Dwi.

Informasi tentang kebocoran 6 juta data NPWP diungkapkan akun X Teguh Aprianto @secgron pada hari Rabu (18/9/2024).

Dirinya mengunggah tangkapan layar sebuah akun bernama Bjorka yang telah menjual 6 juta data NIK maupun NPWP.

Data ini dijual pada sebuah forum dengan harga 10.000 dollar AS atau senilai Rp 153 juta (kurs Rp 15.300 per dollar AS).

“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” isi unggahan akun X @secgron, Rabu.

Berdasarkan sampel data yang dibagikan oleh akun Bjorka, ada nama Presiden Jokowi beserta 2 anaknya yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Ada pula nama menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju diantaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, serta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga ada di data tersebut.

“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku,” tulis unggahan akun X @secgron.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion