30 Juta UMKM Didorong Agar Dapat Masuk Pasar Digital

Jakarta, Bindo.id – Ekonomi digital merupakan sebuah keharusan untuk pelaku UMKM agar dapat terus mengembangkan sayap bisnisnya saat ini.

Lewat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) 2023, pemerintah kembali berusaha untuk mendorong para pelaku UMKM agar dapat masuk ke digital.

Setidaknya ada 30 juta pelaku UMKM yang ditargetkan pemerintah agar dapat masuk di ekosistem digital.

Strategi proaktif dibutuhkan untuk dapat mendorong para pelaku UMKM agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas serta mempunyai daya saing.

Salah satu hal yang penting dilaksanakan yakni menyertakan sertifikat halal di produk-produk UMKM.

Sertifikat halal ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.

Edukasi serta pemahaman tentang sertifikasi halal, pelaksanaan ekspor atau go global juga dianggap penting untuk diberikan kepada pelaku UMKM.

Oleh sebab itu, Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengadakan Forum Digitalk.

Forum tersebut mengusung tema “Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM”.

Acara ini digelar di Tarakan, Kalimantan Utara pada hari Sabtu (19/8/2023).

Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemkominfo, Septriana Tangkary di laporannya telah menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah meluncurkan Gernas BBI pada tanggal 14 Mei 2020.

Sejak peluncuran tersebut, kegiatan ini memberikan kemajuan yang cukup pesat.

Tujuan dari Gernas BBI yakni memberikan dukungan kepada UMKM di masa pandemi.

Selain itu juga mendorong masyarakat agar merasa bangga serta dapat membeli produk lokal.

“Kominfo setiap tahun selalu memberikan dukungan di bidang telekomunikasi dan media handling demi kesuksesan Gernas BBI,” tutur Septriana, Minggu (20/8/2023).

Selain itu juga memberikan dukungan pendampingan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) serta forum sosialisasi sertifikasi halal.

Isu halal juga dianggap menjadi isu yang sangat sensitif di Indonesia.

Permintaan pasar terhadap produk halal global juga sangat besar serta cenderung mengalami peningkatan.

Staf Ahli Menkominfo Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, R. Wijaya Kusumawardhana hadir sebagai keynote speaker dalam acara tersebut.

Wijaya menyebutkan bahwa sertifikasi halal sangat penting.

Pasalnya, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim yang paling banyak di dunia.

Wijaya mengutip dari laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISCC) tahun 2023 menyebutkan bahwa ada 237,6 juta penduduk di Indonesia yang beragama Islam.

Oleh sebab itu, prospek Indonesia untuk melakukan pengembangan terhadap wisata halal sudah diakui oleh dunia

“UMKM harus mampu menjadi yang terdepan dalam memanfaatkan peluang dari pariwisata halal karena telah menjadi pasar yang menjanjikan,” ujarnya.

Perjalanan wisatawan muslim global juga terus mengalami peningkatan seiring dengan naiknya nilai belanja.

Dirinya juga menyampaikan destinasi wisata perlu memiliki sejumlah hal untuk mewujudkan wisata halal.

Destinasi wisata semestinya memiliki penyediaan makanan halal, fasilitas pendukung beribadah diantaranya mushola dan tempat wudhu, serta sejumlah pelayanan ramah muslim lainnya.

Oleh sebab itu, berbagai upaya sudah dilaksanakan oleh pemerintah dengan menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait.

Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah narasumber.

Narasimber yang hadir di acara tersebut diantaranya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Wahyu Indra Sukma, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Kalimantan Utara, Elang Buana, serta Ketua Satgas Jaminan Produk Halal (JPH) Provinsi Kalimantan Utara, H. Syopyan.

Wahyu Indra Sukma menuturkan Bank Indonesia juga turut mendukung keberlangsungan UMKM terutama di tengah tren industri halal.

Apalagi saat ini Indonesia telah menduduki posisi top 10 di empat sektor industri halal.

Salah satunya yaitu membuat program untuk memberdayakan UMKM.

“Program IKRA (Industri Kreatif Syariah Indonesia) adalah program pemberdayaan usaha syariah sektor makanan halal dan fashion utamanya berbasis komunitas bersifat end to end,” ujar Wahyu, dilansir dari detikcom.

Tujuannya yaitu untuk menciptakan pelaku usaha serta produk halal yang berkualitas serta bisa bersaing di pasar halal baik domestik maupun pasar global.

Harapannya agar bisa berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion