Alokasi Infrastruktur Desa 2025, Prabowo Akan Gelontorkan Rp 70 Triliun

Lombok Barat, Bindo.id – Dana senilai Rp 70 triliun akan digelontorkan Presiden Prabowo untuk pembangunan infrastruktur desa di tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, ketika hadir saat acara di Lombok Barat, Jumat (27/12/2024).

“Pemerintah Prabowo keluarkan dana desa untuk infrastruktur Rp 70 triliun,”  tutur Fahri.

Presiden Prabowo juga menganggarkan senilai Rp 70 triliun pada program makan siang bergizi. Fahri menyebutkan upaya ini tujuaannya untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan gizi masyarakat.

“Dana makan bergizi juga akan dikeluarkan Rp 70 triliun. Urusan sandang kita selesai. Urusan pangan kita akan perkuat di makanan bergizi. Itu sudah dianggarkan,” ujarnya.

Fahri menegaskan program swasembada papan akan diawali dari desa. Pemerintah daerah diminta untuk mengutamakan pembangunan rumah layak huni serta sanitasi dasar untuk masyarakat.

“Saya mendapatkan laporan, banyak orang rumahnya tidak ada sanitasi. Bagaimana mau sehat? Bagiamana masyarakat sehat? Membuang sampah manusia di tempat yang akhirnya menganggu kepentingan umum. Ini akan kita perbaiki,” ujarnya.

Kata Fahri pemerintahan prabowo baru berlangsung selama 2 bulan lebh. Dirinya memastikan semua anggaran yang diberikan untuk kepentingan masyarakat akan ikuti ide-ide dari pemerintah daerah maupun para kontraktor.

“Kalau jago punya ide gagasan yang baik, sampaikan ke kami. Ini uangnya ada, nggak usah khawatir. Kalau ide nggak ada, akhirnya bisnis biasanya ya bikin rumah di atas sawah. Ide harus mulai, kita ditinggalkan dari negara lain,” tuturnya.

Pentingnya menjaga lahan pertanian juga disorot oleh Fahri. Dia berpendapat mengalihfungsikan sawah untuk perumahan bisa mengancam masa depan bangsa. Dia juga mengingatkan larangan makan nasi dapat menimbukan konflik serius.

“Perlu cari cara lain. Bikin rumah di gunung yang bagus,” ujarnya.

Dirinya menyebutkan ada negara asing yang siap membantu Indonesia untuk membangun 7 juta rumah.

Negara itu bahkan memberikan saran supaya standar rumah di Indonesia, yang biasanya tipenya 30 atau 36, diganti menjadi tipe 40 atau 50.

“Dia mau bantu, tapi ada ide nggak? Bikin inovasi yang hebat. Apalagi Mataram. Kalau nggak ada ide besar, orang nggak mau balik ke Mataram lagi. Lombok Barat sebagai penyangga Mataram harus punya ide yang maju. Ide adalah bisnis,” tutur Fahri.

Asosiasi pengembang perumahan di Lombok Barat dan Kota Mataram diminta Eks politikus PKS ini untuk menjalin kolaborasi bersama lembaga riset untuk menata kawasan kumuh.

“Tolong riset, bikin inovasi. Tidak ada artinya Anda jadi pengembang kelas premium atau kelas naga. Itu tidak ada artinya. Harus ada ide. Untuk pemenuhan rumah masa depan bangsa Indonesia lebih rapi, tertata, lebih sehat, dan lebih manusiawi,” ujarnya.

Para pengembang juga ditantang Fahri untuk membuat solusi yang kreatif.

“Kalau nggak ada ide yang baik, ngapain saya layani yang begini-begini saja? Ngapain? Saya tantang ini pengembang buat ide yang baik. Duitnya ada,” ujarnya.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion