Pemprov DKI Tanggapi Kritik Anggaran Pengadaan Motor Listrik

Jakarta, Bindo.id – Pemprov DKI Jakarta menanggapi kritik anggota DPRD DKI tentang anggaran senilai Rp 6,3 miliar yang akan dipakao untuk belanja motor listrik pengawalan (patwal) pimpinan VVIP.

Pemprov menegaskan anggaran tersebut telah dibahas di RAPDB 2024.

Anggaran motor listrik yang dipakai untuk patwal Gubernur dan Wakil Gubernur DKI tersebut tercantum di situs SiRUP LKPP.

Tender ini diberi nama ‘Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Khusus Sepeda Motor Listrik Pengawalan Pimpinan VVIP’.

Pengadaan ini ada di Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sumber anggarannya asalnya dari APBD DKI 2024.

“Total pagu Rp 6.354.750.000,” isi unggahan di situs tersebut.

Totalnya terdapat 5 unit motor listrik yang akan dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta. Pemilihan penyedia dijadwalkan akan dimulai pada Maret 2024 serta berakhir Juni 2024. Target pemanfaatan barang akan dimulai pada bulan Desember 2024.

Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo telah menyampaikan Dishub DKI saat ini telah mempunyai sebanyak 186 motor listrik yang dipakai untuk operasional petugas. Akan tetapi patwal untuk jenis motor besar baru akan direncanakan di tahun ini.

“Iya, untuk kendaraan dinas operasional khusus kan tahun ini Dinas Perhubungan sudah mengadakan 186 motor listrik untuk petugas lapangan. Nah sementara untuk motor besar atau mogenya seperti tadi, baru akan diadakan,” tuturnya.

PDIP DKI Menilai Sebagai Pemborosan

PDIP memberikan kritik terhadap anggaran senilai Rp 6,3 miliar untuk belanja motor listrik patwal pimpinan VVIP. PDIP menilai hal itu sebagai pemborosan.

“Apalagi jika melihat kondisi saat ini serta kebutuhan dalam sektor lain seperti pencabutan subsidi KJMU, KJP dan lain-lain yang saat ini meresahkan penerima manfaat, harga bahan dasar sembako membumbung naik, kesehatan dan Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana, maka Pengadaan Belanja 5 Motor Listrik dengan anggaran Rp 6,3 miliar tersebut masuk dalam pemborosan anggaran,” ujar Sekretaris F-PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo, Sabtu (9/3/2024).

Rio meminta kepada Pemprov DKI untuk berhati-hati serta peka pada kondisi warga yang saat ini dialami. Sekalipun, Pemprov DKI sedang menggencarkan pemakaian kendaraan ramah lingkungan bertenaga listrik.

“Anggaran besar untuk pembiayaan motor besar Dishub bertenaga listrik harus hati-hati dan sensitif terhadap kondisi umum masyarakat saat ini, apalagi diperuntukkan untuk pengawalan VVIP yang secara fungsi mendasar jauh dari kebutuhan nyata masyarakat,” tuturnya.

Dirinya juga menganggap belanja motor listrik yang sumber anggarannya berasal dari APBD untuk mempertimbangkan dampak secara langsung di masyarakat.

Jika tidak memiliki dampak pada masyarakat, dirinya menyampaikan usulkan sebaiknya anggaran senilai Rp 6,3 M tersenut dialihkan di pos anggaran lain.

“Jika tidak berdampak ke masyarakat tentunya Anggaran Rp 6,3 miliar bisa dialihkan ke kebutuhan lain. Jika dianggap perlu dapat dialihkan namun sekali lagi semuanya patut di kaji teknis kekiniaan,” tuturnya.

Dirinya juga mendorong supaya Dishub mengutamakan pemeliharaan kendaraan motor yang sudah ada daripada mengadakan baru.

“Dishub harus mengedepankan pemeliharaan kendaraan motor yang saat ini sudah ada. Artinya pengadaan ini apakah karena kekurangan unit atau karena unit sebelumnya nya mengalami disfungsi penggunaan yang bisa saja disebabkan oleh faktor buruknya perawatan,” paparnya.

Di Rapat APBD, Anggaran Tak Pernah Dibahas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta F-PDIP, Gilbert Simanjuntak, menuturkan pembelian 5 motor listrik tersebut tak pernah dibahas di rapat APBD 2024. Dirinya juga menuturkan tak mengetahui tentang adanya alokasi pembelian motor tersebut.

“Saya tidak tahu ini anggaran kapan. Karena dalam APBD 2024 yang dibahas kemarin, setahuku tidak ada alokasi untuk beli motor listrik. Apalagi harganya Rp 1 miliar lebih per buah,” ujar Gilbert, Sabtu (9/3/2024).

“Kita tidak pernah dengar disampaikan dalam pembahasan APBD 2024,” tambahnya.

Menurut Gilbert, pembelian motor listrik tersebut di luar prioritas. Dirinya berpendapat upaya yang dilaksanakan Pemprov DKI keliru apabila ingin mengurangi polusi.

“Kebijakan anggaran yang tidak pro rakyat ini adalah cerminan sikap eksekutif seluruh lapisan, dari yang paling atas ke bawah,” ujarnya.

Dishub DKI Tanggapi Kritik

Dishub DKI Jakarta menanggapi kritik anggota DPRD DKI tentang anggaran senilai Rp 6,3 miliar yang dipakai untuk belanja motor listrik patwal pimpinan VVIP. Kadishub DKI Syafirn Liputo menyangkal apabila anggaran tersebut tak pernah dibahas dirapat APBD.

“Anggaran pembelian motor listrik sudah dibahas dalam pembahasan RAPBD TA 2024. Pembelian motor besar listrik tersebut sesuai InPres No 7 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” ujar Syafrin, Minggu (10/3/2024).

Dirinta juga menuturkan motor listrik besar ini bertujuan untuk mengganti motor patwal sebelumnya yang dinilai sudah tua. Syafrin menuturkan motor listrik itu tersebut akan dipakai untuk pengawalan Gubernur maupun Wakil Gubernur terpilih ke depan.

“Selain itu motor listrik besar tersebut untuk menggantikan motor besar Dishub yang usianya sudah tua, dan nantinya peruntukannya adalah untuk Pengawalan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih nantinya,” tuturnya.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion