Politik
Hadiri Paku Integritas di KPK, Ini Strategi Program Antikorupsi Capres-Cawapres 2024
Jakarta, Bindo.id – Masing-masing capres diberi kesempatan menyampaikan program maupun strategi antikorupsi dengan waktu 10 menit.
Mereka menyampaikan gagasannya di acara “PAKU Integritas” yang digelar di gedung KPK, Jakarta, Rabu malam (17/1/2024).
Masing-masing paslon capres-cawapres yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah menyampaikan programnya untuk mencegah serta melakukan pemberantasan korupsi.
Berikut ini poin-poin yang disampaikan oleh paslon capres-cawapres 2024 tentang strategi antikorupsi capres:
Anies-Muhaimin
1. Mengembalikan kepercayaan publik serta mengembalikan KPK yang kuat, caranya seperti berikut ini:
- Melakukan revisi UU KPK
- Mengembalikan standar etika yang tinggi di KPK
- Perbaikan dalam melakukan perekrutan di KPK baik di pimpinan maupun staf
2. Mengoptimalisasi LHKPN, jika tidak patuh dapat dikenakan demosi
3. RUU Perampasan Aset dan Pemiskinan terhadap para Koruptor
4. Illicit enrichment and trading in influence sesuai United Nations Convention against Corruption (UNCAC)
5. Mengesahkan RUU Pendanaan Politik
6. Hadiah serta reward layak untuk para pemburu koruptor yang diberikan kepada semua pihak
7. Menetapkan sektor utama supaya tidak dikorupsi yang dikawal yaitu pendapatan negara, SDA, pangan dan layanan dasar diantaranya pendidikan dan kesehatan serta membasmi bisnis ilegal
8. Integritas akan jadi pertimbangan utama bagi anggota kabinet dan pejabat.
Prabowo-Gibran
1. Memperbaiki kulitas hidup serta gaji penyelenggara negara agar tak melakukan tindakan korupsi yang disebutnya sistemik serta rasional
2. Penegakkan UU yang perlu
3. Menerapkan pembuktian terbalik terhadap laporan harta pejabat yang tidak wajar
4. LHKPN harus benar serta sanksi untuk yang tidak jujur
5. Political will dalam menegakkan pemberantasan korupsi.
Ganjar-Mahfud
1. Komitmen Gaspol yaitylu melakukan penghitungan anggaran, melakukan tata pemerintahan serta penegakan hukum untuk mengoptimalkan pendapatan
2. Memberantas KKN
3. Melakukan digitalisasi birokrasi serta sistem keuangan
4. E budgeting serta e-planning
5. Tranparansi anggaran serta pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin tertinggi
6. Penguatan pada sinergi kelembagaan dalam hal ini yakni aparat penegak hukum
7. Menjaga independensi KPK
8. Memperkuat LHKPN
9. Memperkuat sistem whistle blowing serta menjaga kerahasiaannya
10. Menegakkan kode etik
11. Minimalisasi adanya rangkap jabatan
12. Mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion