Paket Haji di Saudi Turun Tapi Kemenag Usulkan Biaya Haji Naik, Ini Alasannya

Bindo.id, Jakarta – Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief memberikan penjelasan tentang usulan naiknya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi jemaah Indonesia, sedangkan biaya paket haji di Arab Saudi saat ini turun.

Kabar turunnya biaya paket layanan haji 1444 H di Arab Saudi yaitu 30 persen dari harga di tahun 2022 dibenarkan oleh Hilman.

Dia mengatakan turunnya harga paket haji di Saudi telah diperhitungkan pada usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 yang telah diusulkan oleh pemerintah.

“Penurunan paket haji [di Saudi] itu juga sudah diperhitungkan dalam usulan BPIH 1444 H/2023 M yang disusun pemerintah,” tutur Hilman, Sabtu (21/1).

Hilman memberikan penjelasan bahwa harga yang diturunkan oleh Pemerintah Arab Saudi yaitu paket layanan haji.

Paket tersebut merupakan layanan dari 8-13 Zulhijjah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau biasanya disebut dengan Armuzna atau Masyair.

Bagi warga domestik, Pemerintah Arab Saudi memberikan 4 paket layanan Masyair di tahun 1444 H/2023 M.

Keempat paket layanan tersebut yaitu :

• pertama mulai dari SAR 10.596-SAR 11.841 yaitu sekitar Rp43 juta-Rp48 juta
• kedua mulai SAR 8.092-SAR 8.458 yaitu sekitar Rp33 juta – Rp34,5 juta
• ketiga mulai SAR 13.150 yaitu sekitar Rp53,6 juta
• keempat mulai SAR 3.984 yaitu sekitar Rp16 juta, namun tak mendapatkan layanan di Mina. Hanya mendapatkan akomodasi dan konsumsi di Arafah dan Muzdalifah.

“Itulah yang disebut paket layanan haji yang ditangani oleh Syarikah atau perusahaan di Saudi. Harganya pada tahun lalu karena alasan pandemi, naik sangat signifikan. Tahun ini alhamdulillah diturunkan. Jadi terkait paket layanan haji di Masyair, hitungan dalam usulan BPIH pemerintah juga turun, kisarannya juga 30 persen dan itu sangat signifikan,” tuturnya.

Hilman menyebut pemerintah telah menyesuaikan harga berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Saudi pada komponen BPIH tahun ini.

Kemenag tetap menjaga kualitas layanan untuk jemaah di Masyair.

“Kepada perusahaan penyedia layanan, kami tetap meminta komitmen agar dengan harga yang ditetapkan pemerintah Saudi itu, layanan yang diberikan kepada jemaah juga tetap berkualitas,” ucapnya.

Hilman mengatakan komponen BPIH tak hanya berupa paket layanan haji.

Komponen biaya haji juga termasuk layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama berada di Arab Saudi.

“Di luar Masyair, masa tinggal jemaah sekitar 30 hari, baik di Mekkah maupun Madinah. Ini kita siapkan semua layanannya,” ungkapnya.

Selain itu, kurs Dollar (USD) dan kurs Riyal Saudi (SAR) juga mempengaruhi penyusunan usulan BPIH.

Pada usulan tersebut, asumsi yang dipakai yaitu Rp15.300 untuk kurs 1USD, dan Rp4.080 untuk kurs 1SAR.

Di tahun 2022, kurs SAR yang dipakai yaitu Rp3.846, sedangkan kurs USD yaitu Rp14.425.

Hal lain yang menjadi pertimbangan yaitu pesawat karena bergantung pada harga avtur.

Terkait usulan biaya haji yang akan dibebankan untuk jemaah malah mengalami kenaikan, Hilman memberikan penjelasan keadaan ini disebabkan adanya perubahan skema persentase komponen BPIH dan nilai manfaat.

Skema yang diajukan pemerintah yaitu 70 persen BPIH dan 30 persen nilai manfaat.

“Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantre keberangkatan, tidak tergerus habis,” tuturnya.

Namun, Hilman mengatakan usulan dari pemerintah tersebut belum final.

Pemerintah akan mengadakan pembahasan bersama dengan Komisi VIII DPR.

“Usulan pemerintah terkait BPIH 1444 H itu belum final, karena terbuka untuk dibahas bersama dengan Komisi VIII DPR. Semoga kita bisa mendapatkan rumusan yang paling pas terkait biaya haji tahun ini,” tuturnya.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion